Anggaran Rp 384 Juta Dinilai Pemborosan

Posted on Oktober 15, 2010

0


SERANG – Uji kelayakan dan kepatutan 15 calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten oleh Komisi I DPRD Banten yang dijadwalkan akhir September ini tertunda. Di sisi lain, anggaran yang disediakan Sekretariat DPRD Banten Rp 384 juta, dinilai terlalu besar. 

“”Setelah APBD Perubahan 2010 disahkan, tentu kami akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KI. Nanti setelah Lebaran atau akhir September,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Banten Fakih Usman kepada wartawan di ruang Komisi I DPRD Banten, Senin (6/9).

Fakih memastikan, pihaknya akan memakai tim psikolog independen untuk mengetahui kemampuan mental dan kejiwaan calon KI. Selain itu, kata dia, Sekretariat DPRD Banten telah menyetujui permintaan Komisi I untuk menganggarkan dana untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Menurut Fakih, calon anggota KI sebaiknya tidak berafiliasi dengan partai politik atau bukan pengurus partai politik untuk menghindari gesekan kepentingan golongan dan publik saat terjadi sengketa informasi. “Memang hak setiap orang untuk terjun ke dunia politik, tapi setelah terpilih menjadi calon anggota KI maka tidak berafiliasi atau harus keluar dari partai politik,” tegasnya. Ia menjamin proses seleksi tidak ada calon titipan partai politik karena komisioner KI merupakan representasi publik, bukan partai politik.

Sekretaris DPRD Banten Dadi Rustandi mengungkapkan, pihaknya sudah menyetujui permintaan Komisi I untuk diberikan dana uji kelayakan dan kepatutan Rp 384 juta. “Anggaran ini untuk membayar tim psikolog, studi banding, dan makan minum. Kalau untuk honor anggota Dewan tidak ada dan memang dilarang,” ujarnya.

Analis Rakata Institute Ail Muldi menilai, anggaran uji kelayakan dan kepatutan Rp 384 juta merupakan bentuk pemborosan anggaran yang dilakukan anggota Dewan. Kata dia, 15 calon anggota KI yang masuk uji kelayakan dan kepatutan telah diuji oleh tim psikolog saat proses di Tim Seleksi (Timsel), sehingga tidak perlu uji psikologi lagi di DPRD. “Jika menggunakan tim psikolog, sama saja dengan menunjukkan ketidakmampuan Komisi I untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan,” ujarnya.

Selain itu, kata mahasiswa Pascasarjana Unpad ini, anggaran Komisi I melebihi anggaran yang disediakan untuk Timsel sebesar Rp 350 juta yang sukses mengadakan tiga proses seleksi. “Kami menilai Komisi I hanya ingin mengambil keuntungan dari proses seleksi calon anggota KI. Kami minta uji kelayakan dan kepatutan bisa dilihat publik,” ujarnya. (run/yes)

Sumber : Radar Banten, 15 Oktober 2010

Posted in: Uncategorized