Minyak Tidak untuk Rakyat

Posted on Oktober 10, 2010

0


oleh Joko Purwanto (Direktur, Bojonegoro Institute), pada 09 Oktober 2010 jam 20:49

I. SEJARAH BLOK CEPU

Blok Cepu Block termasuk dalam cekungan Jawa Timur laut. Daerah ini termasuk salah satu mandala penghasil migas tertua di dunia dengan dimulainya produksi di tahun 1887 antara lain dari ladang Kuti dan Kruka di selatan Surabaya. Lebih dari 30 ladang minyak diketemukan sebelum tahun 1920. Produksi kumulatif sampai sekarang telah melebihi  220 juta barrels. Di daerah Cepu sendiri 3 ladang diketemukan menjelang tahun 1900, sedangkan ladang Kawengan diketemukan pada tahun 1927, dan telah menghasilkan lebih dari 120 juta barrels.

Sebelum Perang Dunia ke II daerah ini dikuasai Shell BPM. Explorasi dilakukan terutama dengan menggunakan pemetaan geologi permukaan, sumur-uji dan pemboran dangkal yang diikuti dengan pemboran explorasi dalam. Tanpa menyadari BPM nyaris menemukan ladang BanyPPrip waktu melakukan kampanye pemboran dangkal yang menghasilkan lapangan gas Balun-Tobo yang berada di atas ladang Banyu Urip dan Cendana. Salah satu pemborannya mencapai kedalaman lebih dari  2000 m.

Pada tahun 1950, BPM/Shell kembali ke daerah Cepu dengan nama PT Shell Indonesia. Beberapa sumur explorasi dalam dibor (Kawengan-35, Tobo-8 dll). Tanpa disadari Shell kembali nyaris menemukan ladang BanyPPrip, sewaktu melakukan pemboran sumur Tobo-8. Selanjutnya PT Shell Indonesia angkat kaki dari daerah Cepu sekitar tahun 1960 dan daerah ini diambil alih  PN Permigan

Pada tahun 1965 blok Cepu diambil alih oleh Lemigas dan digunakan untuk tujuan pendidikan dan sebagai daerah latihan untuk personel teknik perminyakan. Selanjutnya pada tahun 1973-1974 survey-survey seismic dilakuan. Tidak ada catatan apakah hasilnya ditindak lanjuti dengan pemboran sumur explorasi.

Pertamina Unit III mengambil alih blok Cepu pada tahun 1980. Menyusul suatu dekrit pemerintah yang membolehkan Perusahaan nasional untuk berpartisipasi dalam explorasi minyak dan gasbumi PT Humpuss mengajukan permohonan untuk Blok Cepu. Permohonan awalnya adalah untuk  enhanced oil recovery dari lapangan2 tua Kawengan, Ledok, Nglobo and Semanggi dan kemungkinan explorasi di daerah sekitarnya. Suatu perjanjianTAC ditanda-tangani pada tanggal 23 januari 1990, dengan catatan bahwa semua lapangan minyak yang masih berproduksi dikeluarkan (carved-out) dari daerah kontrak, dengan demikian PT Humpuss Patragas yang baru terbentuk harus melaksanakan explorasi untuk bisa memproduksi migas.

Setelah melampaui (overrun) komitmen financialnya H Patragas memutuskan untuk mem-“farm-out”kan 49% dari “interest”nya pada perusahan international pada tahun 1995 dengan catatan bahwa H.Patragas tetap bertindak sebagai operator. Suatu “shortlist” dari  6 perusahan telah dipilihkan dari lebih dari 100 pihak yang berminat untuk meninjau (to view) ruang data dengan Terumbu Kujung sebagai primadona. Walaupun semua ke 6 perusahaan itu sangat berminat, hanya perusahaan Ampolex dari Australia yang berhasil mencapai kesepakatan dengan  komitmen USD 100 juta dan  karena bersedia untuk membiarkan Patragas tetap bertindak sebagai operator, dengan catatan bahwa Ampolex akan menempatkan seorang Vice President Exploration dan Chief Geologist di dalam organisasi H Patragas. Setelah disetujui oleh pihak2 yang berwenang Ampolex menanda-tangani suatu persetujuan “farm-in”dg H.Patragas pada Mei 1996.

Karena Ampolex, yang sekarang telah diakuisisi oleh Mobil, sangat bersemangat untuk melakukan pemboran. Pemboran explorasi Banyuurip 01 dimulai  pada  bulan agustus 1998, di tengah-tengah kemelut politik dengan jatuhnya Presiden Suharto. Operasi pemboran telah dikuasai sepenuhnya oleh para insinyur pemboran dari Mobil Oil. Tidak ada para ahli geologi  atau ahli teknik  Patragas yang diperkenankan masuk ke lokasi pemboran atau melihat  data hasil pemboran. Pemboran dihentikan begitu masuk dan setelah pengintian runtunan klastik yang langsung berada di atas terumbu Kujung dilakukan.. Selanjutnya  muncul berita bahwa MobilOil (exxon) sedang dalam process dalam pengambil-alihan  sisa 51% interest dari H. Patragas serta menjadi operator.

Setelah berhasil mengakuisisi saham H. Patragas, Exxon – MobilOil berusaha memperpanjang kontrak pengelolaan Blok cepu. Pada era Presiden Megawati Exxon – MobilOil  mengajukan pembaharuan kontrak. Baru pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kontrak Exxon – MobilOil untuk blok cepu disetujui selama 25 tahun.

II       PARTICIPATING INTEREST

Istilah ini mulai ramai diperbincangkan setidaknya paska ditetapkannya PP 35 tahun 2004 tentang industri migas. PP tersebut mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan industri migas, hilir – hulu dan tentu saja tentang Participating Interest atau disebut penyertaan saham daerah penghasil migas.

Menurut PP tersebut, jatah saham daerah adalah 10 % dari total investasi yang akan dikelola oleh operator. Maka, setelah MOU antara pertamina dan Exxon mobile (operator), Bojonegoro (daerah penghasil) mendapat jatah 5 % dari pertamina dan 5 % dari Exxon mobile, sehingga total penyertaan saham Bojonegoro sebesar 10 % atau setara dengan 2,7 Triliun.

Singkat kata, agar Bojonegoro bisa terlibat dalam kepemilikan saham tersebut diatas, harus menyediakan dana sebesar 2,7 T. Selanjutnya dengan cara yang singkat pula (menafikan pola lelang/tender) Pemerintah Daerah Bojonegoro menggandeng Investor dari Jakarta bernama PT Surya Energi Raya (PT SER) miliknya Surya Paloh. Ujung-ujungnya Bojonegoro hanya mendapat keuntungan sebesar 25 % dari keuntungan PI tersebut. Sedangkan yang 75 % menjadi hak PT SER. Hal inilah yang ditentang habis-habisan oleh Bojonegoro Institute dan beberapa kalangan NGO-CSO Bojonegoro, yang antara lain tuntutannya adalah :

1. Pengutamaan masyarakat Bojonegoro melalui Pemerintahan Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Participating Interest 10 % melalui kepemilikan saham, demi kesejahteraan Warga Bojonegoro seutuhnya.

2. Apabila Pemerintah kabupaten Bojonegoro bersikeras akan menggandeng investor, maka kami menuntut transparansi rekruitmen dan lelang/tender kemitraan pelaksanaan PI 10 % (Participacy Interest) yang dikuti dengan uji kelayakan perusahaan secara kompetitif dan meggunakan azaz locally first, serta mencari prosentase keuntungan terbesar bagi Daaerah.

3. Pelibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pegelolaan minyak.

Bagian ini akan dijelaskan di bagian lain tulisan ini.

Namun dalam perjalanannya, seiring dengan perubahan konstalasi politik dan bisnis minyak nasional dan international menghasilkan perubahan PP 35 tahun 2004 menjadi PP 34 tahun 2005. Selanjutnya, Participating Interest 10 % tersebut dibagi untuk 4 Daerah sekitar tambang / Blok. Daerah dan prosentase tersebut adalah :

a.         Kabupaten Bojonegoro           : 4.484647960 %

b.         Kabupaten Blora                     : 2.182018740 %

c.         Provinsi Jawa Timur                 : 2.242323946 %

d.         Provinsi Jawa Tengah             : 1.091009345 %

Kesepakatan tersebut diatas di buat di kota semarang, (kesepakatan semarang) pada Tanggal 2 Februari 2006, dan ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro, HM Santoso, Bupati Blora, H. Basuki Widodo, Gubernur Jawa Timur H. Imam Utomo dan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto.

Sampai tulisan ini dibuat, masih belum jelas motif dibalik pembagian Participating Interest tersebut. Namun dari beberapa data yang sampat kami rangkum, pembagian tersebut lebih cenderung pada intervensi Pertamina dan Exxonmobile terkait dengan perebutan Participating Interest tersebut. Sebab 10% saham tersebut akan menjadi penentu dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sebab menurut ilmu managemen, RUPS itulah yang akan menentukan hitam putihnya sebuah pengelolaan industri.

III     MEKANISME PEGELOLAAN

Paska kesepakatan Semarang, dimana Participating Interest dibagi untuk 2 Kabupaten dan 2 provinsi, maka terbentuklah konsorsium BUMD dari 4 daerah tersebut yang ditujukan untuk mengelola Participating Interest. Walaupun pada perkembangnnya selanjutnya keberadaan konsorsium BUMD tersebut ditolak oleh BP Migas.

Sampai tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan tentang tata cara mekanisme dan pengelolaan Participating Interest tersebut. Kesiapan daerah baru pada tahap mempersiapkan badan (BUMD) sebagai pengelola Participating Interest. Begitu juga tentang keterlibatan saham rakyat melalui BUMDes yang sempat kami gagas bersama-sama NGO-CSO, masih menemukan jalan buntu.

Baru-baru ini (setelah konsorsium BUMD ditolak oleh BP Migas), 4 daerah tersebut membentuk BKS (Badan Kerja Sama) sebagai ganti dari konsorsium BUMD. Namun Keberadaan badan tersebut juga tetap ditolak oleh BP Migas. Menurut data yang kami kumpulkan, BP Migas tetap beranggapan bahwa BUMD yang berhak melaksanakan Participating Interest adalah BUMD daerah penghasil atau BUMD kabupaten Bojonegoro.

IV     INDIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Dalam perkembangannya, Participating Interest menjadi isu yang terus diperbincangkan. Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, pada tahap persiapan saja sudah banyak diindikasikan penyalahgunaan wewenang oleh eilt-elit yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat Bojonegoro.

Indikasi Penyalahgunaan wewenang  tersebut diantaranya, adanya dua surat perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (melalui BUMDnya) dengan dua PT yang berbeda dengan pembagian keuntungan Participating Interest yang merugikan Pemkab Bojonegoro. Dan apabila indikasi diatas terbukti maka sangat berpotensi dapat menimbulkan Kerugian Pemkab Bojonegoro dan Masyarakat Bojonegoro secara luas. Fakta-Fakta indikasi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat kami paparkan sebagai berikut :

Pada Hari Jumat, Tanggal  10 Oktober 2003 DPRD Bojonegoro melalui Rapat Paripurna DPRD telah mengesahkan usulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang keikutsertaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pengelolaan Migas di Wilayah Blok Cepu melalui Participating Interest (PI) yang ditanda tangani oleh Anwar Sholeh, SE (Ketua DPRD Bojonegoro) dan Drs Prihadie (Sekretaris DPRD). Keputusan hasil rapat diatas antara lain :

a.  Menyetujui pembentukan anak perusahaan BUMD melalui usaha patungan antara PT Asri Dharma Sejahtera dan PT Patra Angling Dharma Putra  yang dinamakan PT PADNER.

b.  Menyetujui bahwa PT PADNER adalah satu-satunya perusahaan milik Daerah yang akan melaksanakan dan mengelola Participating Interest. Hal diatas diperkuat dengan surat Bupati Bojonegoro yang ditandantangani oleh H.M Santoso, tertanggal 10 November 2003 dengan No Surat 188/967/412.12/2003 yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina dan President Mobil Cepu Limited tentang pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten Bojonegoro. Sampai tulisan ini dibuat, keputusan DPRD tersebut masih belum dicabut/direvisi.

Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2005 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BUMDnya (PT Asri Dharma Sejahtera) telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan PT Surya Energy Raya dihadapan Notaris Yatiman Hadi Supardjo, SH yang ditanda tangani oleh :

a.         Ir Pudjiono Rusban (Dirut PT ADS).

b.         Ny Lestari Moerdijat (Dirut PT SER).

c.         H.M Santoso, Bupati Bojonegoro.

d.         Yatiman Hadi Supardjo, Notaris.

Isi dari perjanjian tersebut menyebutkan PT Surya Energy Raya (milik Surya Paloh, tokoh Golkar) sebagai mitra pengelolaan Participating Interest, dengan system pembagian Keuntungan : 25 % untuk PT ADS dan 75 % untuk PT SER. Padahal menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, pasal 25 point a, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasar kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Sementara baru pada tanggal 5 Juli 2005, PT Asri Darma Sejahtera (BUMD) dan PT Surya Energy Raya  (SER) baru mengadakan presentasi dihadapan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Presentasi diatas terkesan sangat dipaksakan untuk menyetujui PT Surya Energy Raya (SER) menjadi Mitra kerjasama PT Asri Dharma Sejahtera (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Lewat presentasi diatas, kemudian diambil keputusan (tanpa melalui lelang/tender) melalui keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro No 04 Tahun 2005 yang ditandantangani oleh Ketua DPRD Bojonegoro Drs. H. Tamam Syaifuddin, M.Si. Dan anehnya, isi keputusan tersebut sama persis dengan perjanjian tanggal 5 juni 2005 yaitu pembagian Keuntungan : 25 % untuk PT ADS (Pemkab Bojonegoro) dan 75 % untuk PT SER. Tentu saja, pembagian prosentase keuntungan tersebut sangat merugikan masyarakat Bojonegoro.

Dengan fakta-fakta diatas, sangat jelas bahwa Pemerintah Daerah Bojonegoro menggunakan jalan pintas untuk mengelola participating Interest, lebih berpihak kepada investor, daripada masyrakatnya sendiri. Desakan untuk mendahulukan masyarakat Bojonegoro melalui Pemerintahan Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Participating Interest 10 % melalui kepemilikan saham, tidak pernah ditanggapi secara serius.

V       PENUTUP

Setidaknya, beberapa proses diatas memberi gambaran jelas, bahwa pengelolaan sumberdaya alam –minyak dan gas sangat terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi baik dilevel internasional, nasional maupun pada level daerah. Maka dibutuhkan strategi pengawasan yang cukup komprehensip, melibatkan semua elemen CSO NGO, melakukan penekanan bersama-sama demi mengembalikan substansi UUD 45, bahwa sumberdaya alam yang terkandung dalam Bumi Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Ditandai: ,
Posted in: Uncategorized