KESIMPULAN AKHIR PEMOHON : Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi

Posted on Oktober 3, 2010

0


 

Pemohon : Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW)  Blora
Termohon : PT. Blora Patragas Hulu (BPH)
Nomor Perkara : 001/VII/KIP-PS-A/2010
Objek Sengketa : Perjanjian kerjasama antara PT. BPH dengan PT. Anugerah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) Surabaya
Waktu Sidang : 12 Agustus-3 September 2010

Pendahuluan

Kesimpulan akhir atas sidang ajudikasi sengketa informasi publik ini disusun oleh Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi pada tanggal 3 September 2010 dalam persidangan ke-4 sengketa informasi publik antara LPAW Blora dengan PT. BPH. Selain itu juga perintah Komisi Informasi melalui surat bernomor 105/S/KIP/IX/2010 tertanggal 7 September 2010 yang mewajibkan para pihak memberikan kesimpulan akhir paling lambat tanggal 28 September 2010.

Selain itu, LPAW juga merasa perlu membuat kesimpulan akhir atas semua proses sengketa informasi ini guna mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang dialami, mulai dari permohonan informasi sampai dengan sidang ajudikasi non litigasi. Kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman atas peraturan perundangan, fakta persidangan, pendapat ahli serta pandangan subjektif pemohon.        

Secara umum, permohonan informasi yang disampaikan oleh LPAW kepada PT. BPH, selaku BUMD yang berarti Badan Publik, didasari atas semangat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya alam (SDA) minyak dan gas bumi (Migas). Permohonan LPAW ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang resmi diberlakukan tanggal 30 April 2010.

Sementara tujuan khusus LPAW dalam meminta dokumen yang menjadi objek sengketa adalah untuk keperluan melakukan kajian atas rencana Pemkab Blora mendivestasikan saham PT. BPH sebesar 49% kepada PT. ABSJ. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan serta wacana pembanding (second opinion) atas rencana kebijakan tersebut yang terus menuai pro dan kontra di tingkat masyarakat.

***

Sudah menjadi realita bahwa daerah-daerah yang kaya SDA, seperti tambang, batu bara dan energi fosil di Indonesia, sering terjebak dalam kemiskinan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Contohnya adalah Provinsi Papua, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kabupaten Kutai Kartanegara, Nusa Tenggara Timur  (NTT), Provinsi Riau serta daerah lain.[1]

Di Papua, tambang emas dan nikel dikelola oleh PT. Freepot. Di Aceh, ladang minyak sebagian besarnya dikelola oleh Exxon Mobil. Di Kutai Kartanegara, pendapatan batu bara yang melimpah justru menumbuhkan korupsi yang tinggi sehingga bupatinya, Syaukani HR., justru menjadi pesakitan kasus korupsi. Sementara di NTT, PT. Newmont sudah lama mengeksploitasi SDA di sana dan berkonflik dengan masyarakat lokal. Pengelolaan SDA di daerah-daerah tersebut bukannya menjadikan rakyat sejahtera. Konflik sosial dan korupsi terjadi di mana-mana.

Salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan tersebut karena adanya ketimpangan informasi (asymetic information). Pada umumnya, korporasi lebih mendominasi penguasaan atas informasi. Sementara Negara (State) dan masyarakat sipil lebih sulit dalam mengakses informasi. Di beberapa tempat, Negara justru “bekerjasama” dengan korporasi untuk melemahkan posisi tawar masyarakat sipil.

Akibat lemahnya posisi tawar masyarakat sipil, pengelolaan SDA oleh korporasi maupun Negara justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat setempat. Akhirnya, bukan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat lokal, tetapi kutukan sumberdaya alam (resource curse). Hal ini diakibatkan, salah satunya, oleh ketimpangan dalam hal memperoleh informasi (George Soros; 2007).[2]

Untuk itu, LPAW berpendapat, posisi Komisi Informasi dalam memutus sengketa informasi antara LPAW dengan PT.BPH ini menjadi penting. Apakah Komisi akan melanggengkan asymetric information rezim, ataukah bisa mengubah posisi tata kelola pemerintahan yang lebih baik setelah kasus ini? Mengingat kasus ini adalah sengketa informasi publik pertama di Indonesia yang akan menjadi yurisprudensi bagi masalah-masalah sengketa informasi publik di kemudian hari.

***

Proses Persidangan

Sebagai Pemohon informasi yang akhirnya sampai pada proses ajudikasi, LPAW memandang bahwa proses persidangan yang berjalan tidak bisa dikatakan mulus. Pada persidangan ke-2, tepatnya tanggal 18 Agustus 2010, pihak Termohon (PT. BPH), melalui kuasa hukumnya justru berupaya menghambat persidangan dengan mempermasalahkan hukum acara persidangan yang digelar oleh Komisi Informasi.

Puncaknya adalah aksi walk out para kuasa hukum PT. BPH pada persidangan ke-2. Hingga akhirnya, PT. BPH mengganti kuasa hukumnya pada tanggal 26 Agustus 2010. Padahal, sedianya Komisi Informasi akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan argumentasi penolakan Termohon atas permintaan informasi Pemohon.

LPAW berpandangan, sikap ini merupakan bentuk non kooperatif yang dipertontonkan oleh PT. BPH kepada Komisi Informasi. Termohon berupaya mencari celah agar persidangan atas kasus sengketa informasi ini tidak dilanjutkan sehingga dokumen yang menjadi objek sengketa tetap dapat dirahasiakan.

Kuasa hukum Termohon yang berasal dari Pemkab Blora, pada persidangan ke-3, yaitu tanggal 26 Agustus 2010, juga berupaya menghambat persidangan dengan kembali mempertanyakan legal standing Pemohon. Namun pertanyaan kuasa hukum Termohon ini ditolak oleh Majelis Komisioner mengingat pemeriksaan pendahuluan atas legal standing Pemohon sudah dilaksanakan oleh majelis pada persidangan pertama tanggal 12 Agustus 2010 yang mana pada waktu itu kuasa hukum Termohon yang berasal dari Pemkab Blora belum mengikuti persidangan.

Fakta Persidangan

Pada persidangan pertama, 18 Agustus 2010, pihak Termohon sebenarnya mencoba meminta kesempatan kepada Majelis Komisioner agar dilakukan mediasi sebelum sidang ajudikasi dimulai.  Namun permohonan mediasi ini ditolak oleh majelis karena memang tidak ada dasar hukum yang bisa dipakai untuk mengembalikan proses ajudikasi pada mediasi, setelah secara resmi permintaan Pemohon ditolak oleh Termohon atas dasar pengecualian informasi.

Menurut Majelis Komisioner, mediasi atas sengketa informasi dapat dilakukan apabila belum secara resmi dimasukkan dalam jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Memang Termohon secara resmi menolak permintaan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 24 Juni 2010 bernomor 35/PATRA/VI/2010. Dalam surat tersebut, PT. BPH menolak memberikan perjanjiannya dengan PT. ABSJ Surabaya karena menganggap dokumen tersebut masuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17; poin b dan poin j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Selembar” surat inilah yang akhirnya menyebabkan proses sengketa informasi ini masuk pada tahap ajudikasi.

LPAW berpadangan, sebenarnya Termohon tidak menyadari sepenuhnya jika surat penolakan yang dibuat itu bisa menutup ruang mediasi atas sengketa informasi tersebut. Maka dalam persidangan pertama pihak Termohon meminta waktu kepada majelis agar diberi kesempatan melakukan mediasi.

Majelis Komisioner sempat menanyakan kepada Termohon, apakah akan mencabut surat penolakan pemberian informasi yang sudah dikeluarkan, namun dijawab tidak oleh Termohon. Namun anehnya, pada sisi lain, Termohon terus meminta agar bisa dilakukan mediasi sebelum ajudikasi dilanjutkan.

Majelis memang tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa dengan mencabut suratnya, pihak Termohon bisa kembali kepada ruang mediasi karena “surat penolakan atas dasar pengecualian informasi” sudah dicabut. Seandainya hal itu disampaikan oleh majelis, ada kemungkinan Termohon akan mencabut surat tersebut. Permintaan kembali ke ruang mediasi juga bisa dimaknai pihak Termohon gamang saat mengikuti sidang ajudikasi non litigasi.

***

Bahwa dalam persidangan ke-3 pada tanggal 26 Agustus 2010 dan persidangan ke-4 pada tanggal 3 September 2010, PT. BPH membantah secara tegas tentang rencana Pemkab Blora mendivestasikan saham PT. BPH sebesar 49% kepada PT. ABSJ Surabaya melalui mekanisme mengubah Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. BPH, khususnya pasal 8 ayat 3 yang menjelaskan bahwa 85% saham PT. BPH dimiliki oleh Pemkab Blora, sementara 15% dimiliki oleh masyarakat.

Bantahan PT. BPH bahwa Pemkab Blora berniat mendivestasi saham ini bertentangan dengan surat PT. ABSJ nomor 15/ABSJ/LSG/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 kepada Bupati Blora yang secara tegas meminta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2005 agar bisa membeli saham PT. BPH sebesar 49%. Alasan yang tertulis dalam surat tersebut, pembelian saham dimaksudkan agar PT. ABSJ bisa mendapatkan pinjaman dana dari pihak ketiga mengingat investasi Blok Cepu mengalami kenaikan dari USD 2,7 miliar menjadi USD 5 miliar. Kenaikan investasi ini berimbas pada membengkaknya dana yang harus disetor PT. ABSJ selaku financial patner PT. BPH dalam mengelola 2,18% saham Blok Cepu.

Bantahan PT. BPH juga bertentangan dengan surat Bupati Blora kepada ketua DPRD Blora bernomor 541/6083 tertanggal 30 Desember 2009. Surat tersebut pada prinsipnya meneruskan isi surat PT. ABSJ kepada bupati. Maka patut dipertanyakan, ada apa bupati meneruskan surat tersebut kepada ketua DPRD jika tidak mempunyai maksud tertentu? Hal ini mengingat posisi ketua DPRD yang menjadi pimpinan lembaga legislatif yang berwenang mengubah perda.

Bantahan PT. BPH juga bertentangan dengan Legal Opinion Analisis Hukum Perubahan Perda Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Konsultasi Hukum (BKH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tertanggal 23 April 2010. Legal opinion itu diminta oleh PT. BPH. Dalam legal opinion itu, BKH Fakultas Hukum Undip memberikan pandangan-pandangan hukum tentang kemungkinan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2005. Pertanyaan besarnya adalah, apakah tidak ada maksud tertentu sebuah lembaga/badan meminta legal opinion?

Untuk memperkuat argumentasi Pemohon, surat-surat tersebut telah diserahkan kepada Majelis Komisioner sebagai “barang bukti” yang mendukung alasan Pemohon dalam meminta dokumen tersebut. Bahwa bantahan PT. BPH soal tidak adanya rencana dari Pemkab Blora untuk menjual saham, menurut Pemohon, bertentangan dengan surat-surat atau dokumen di atas.

Substansi Persoalan

Pihak Termohon bersikukuh pada 2 alasan mendasar dalam menolak memberikan dokumen yang diminta oleh Permohon. Dua alasan mendasar tersebut adalah (1) dokumen yang diminta LPAW merupakan dokumen yang dirahasiakan (2) PT. BPH tidak dapat memberikan dokumen karena terikat oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Namun ada pula alasan-alasan yang yang tidak terkait dengan substansi permasalahan yang sedang disengketakan.

Berikut adalah alasan penolakan PT. BPH; 

Alasan Tertulis PT. BPH dalam Menolak Memberikan Informasi:

–       Termohon tidak memberikan data yang diminta dengan alasan khawatir menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Termohon mendasarkan pada Undang-undang No. 14/2008 tentang KIP pasal 17 poin b dan j.

–       Termohon beralasan, PT. BPH termasuk Badan Publik yang tidak diamanahkan untuk membuka dokumen perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14/2008 tentang KIP pasal 14 huruf (a) sampai (n).

–       Termohon beralasan, PT. BPH terikat dengan Undang-undang No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang dimana dia harus menjaga rahasia dagangnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 2 tentang ruang lingkup rahasia dagang.

–       Termohon beralasan, PT. BPH selaku pencipta arsip wajib untuk menjaga kerahasiaan arsip sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40/2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2).

–       Termohon beralasan, bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk meminta perjanjian tersebut karena tidak termasuk para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian.

–       Termohon beralasan, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas maksud Pemohon tersebut memang benar-benar untuk keperluan kajian guna memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blora terkait dengan rencana divestasi saham Blok Cepu yang dimiliki PT. BPH sebesar 2,182% kepada PT. ABSJ. Hal ini karena tidak ada permintaan dari Pemkab Blora kepada Pemohon.

Atas alasan di atas, LPAW berpendapat sebagai berikut:                   

Tanggapan LPAW atas Alasan Penolakan PT. BPH:

–       LPAW berpandangan, dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. ABSJ bukanlah termasuk jenis informasi yang dirahasiakan. Sebab, dokumen perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga menjadi salah satu jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sesuai amanat pasal 11 ayat 1 huruf e UU No. 14 Tahun 2008.

–       Alasan PT. BPH yang menolak memberikan dokumen karena mendasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 2 tentang ruang lingkup rahasia dagang, tidaklah tepat. Sebab, tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal yang disebutkan ataupun dalam ruang lingkup Rahasia Dagang, tentang keharusan merahasiakan sebuah perjanjian antara BUMD dengan pihak lain.

–       Alasan PT. BPH dalam menutup dokumen untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat tersebut tidak relevan karena posisi legal standing LPAW bukanlah lembaga yang berorientasi untuk kepentingan bisnis, apalagi dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi (migas). Keberadaan LPAW adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi melakukan kontrol atas kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik. Alasan Termohon ini juga bertentangan dengan pendapat ahli, Faisal Basri, yang pada tanggal 26 Agustus 2010 berpendapat dalam persidangan bahwa dokumen perjanjian yang terbuka justru akan menimbulkan persaingan yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan publik pada BUMN/D. Apalagi, posisi PT. ABSJ merupakan financial patner final yang dipilih melalui proses Beauty Contes sehingga tidak mungkin diganti melalui proses ulang.

–       Alasan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk meminta perjanjian tersebut adalah keliru. Karena di dalam Undang-undang No. 14/2008 tentang KIP disebutkan bahwa setiap warga negara, baik individual maupun komunitas, berhak mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik (data publik).

–       Alasan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah diminta oleh Pemkab Blora untuk memberikan masukan terkait divestasi saham Blok Cepu adalah salah, karena memberikan masukan (opinion) kepada pemerintah tidak harus menunggu surat permintaan dan dapat dilakukan kapan saja sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

–       Selain itu, kepentingan LPAW dalam meminta dokumen tersebut adalah untuk keperluan melakukan kajian atas rencana Pemkab Blora mendivestasikan saham PT. BPH sebesar 49% kepada PT. ABSJ. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan serta wacana pembanding (second opinion) atas rencana kebijakan tersebut yang terus menuai pro dan kontra di tingkat masyarakat.[3]

            Pendapat Ahli

            Dalam sidang ajudikasi tersebut, sedikitnya ada 3 pendapat ahli yang didengarkan untuk mendapatkan pandangan-pandangan dari beberapa sisi. Ketiga ahli tersebut adalah (1) Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh Komisi Informasi pada tanggal 26 Agustus 2010 (2) Erry Riyana Hardjapamengkas, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta praktisi BUMN yang dihadirkan oleh LPAW pada tanggal 3 September dan (3) Budi Harto dari Fakultas Hukum Undip Semarang yang dihadirkan oleh PT. BPH pada tanggal 3 September.

Pada dasarnya, LPAW sepakat dengan kesaksian Faisal Basri yang mengatakan, pada prinsipnya semua informasi di lingkungan BUMN/D boleh dibuka, kecuali yang memang dirahasiakan. Informasi-informasi yang dirahasiakan, menurut Faisal Basri, adalah informasi yang terkait dengan hasil penelitian. Misalnya adalah ketika PT. Kimia Farma dengan PT. Farmasi melakukan kerjasama. Dalam perkembangannya, kerjasama tersebut menghasilkan formula baru tentang obat. Maka informasi mengenai formula obat tersebut tidak boleh dibuka kepada publik karena akan merugikan kedua pihak jika dibajak oleh pihak lain.

Pendapat Faisal Basri ini diperkuat oleh pendapat Erry Riyana Hardjapamengkas yang menyatakan, prinsipnya informasi yang harus dirahasiakan oleh perusahaan hanya yang menyangkut 2 hal; yaitu (1) yang terkait dengan formula produk unggulan dan (2) yang terkait dengan rincian biaya produksi. Erry Riyana mengatakan, meski belum melihat dokumen perjanjian yang sedang disengketakan, dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. ABSJ termasuk perjanjian awal yang nilai informasinya bebas dibuka kepada publik.

Pemohon juga sepakat dengan pendapat Faisal Basri juga mengatakan, sebenarnya dokumen perjanjian antara BUMN/D dengan pihak ketiga boleh dibuka, meskipun hasil dari perjanjian yang tertuang dalam dokumen tersebut belum tentu boleh dibuka. Tetapi dokumen perjanjiannya sendiri boleh dibuka.

Pemohon juga sepakat dengan pendapat Faisal Basri yang memaparkan perbedaan BUMN/D dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta umumnya berorientasi pada besarnya keuntungan bisnis semata. Sementara BUMN/D didirikan minimal karena dua hal, yaitu (1) karena perusahaan swasta tidak mampu mengcover pekerjaan tersebut dan (2) BUMD didirikan karena mempunyai mandat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah BUMN/D harus lebih terbuka kepada masyarakat.

Pemohon juga sependapat dengan pendapat Faisal Basri yang menyatakan, dalam dunia bisnis dikenal istilah informasi yang sempurna, yaitu informasi yang harus diketahui oleh para pihak agar terjadi iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien. Faisal Basri menyatakan, masyarakat termasuk di dalam para pihak karena terkena dampak dari usaha tersebut.Menurut Faisal, ketertutupan informasi tersebut justru menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pemohon juga sepakat dengan pendapat Faisal Basri yang menyatakan bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang Extractive Industries Tranparency Initiative (EITI). Dengan demikian, menurutnya, semua informasi-informasi tentang industri ekstraktif, termasuk migas, wajib dibuka kepada publik.

Bahkan Faisal menegaskan bahwa klausul rahasia dalam sebuah perjanjian antara Badan Publik dengan pihak ketiga dapat dilanggar dengan adanya UU No. 14/2008 tentang KIP. Dia mencontohkan pernah disomasi oleh Menteri Sofyan Djalil karena mempublikasikan perjanjian antara Menkominfo dengan Microsoft. Namun somasi itu tidak dilanjutkan dan bahkan perjanjian tersebut akhirnya dibatalkan karena jika dilanjutkan bisa merugikan Indonesia.

Pemohon juga sepakat dengan pendapat Faisal Basri dan Erry Riyana Hardjapamengkas yang menyatakan, BUMN/D mendapat keuntungan dengan lebih terbuka kepada rakyat. Dengan lebih terbuka, BUMN/D terhindar dari tradisi dijadikan sebagai mesin ATM oleh penguasa. BUMN/D juga akan dilindungi oleh rakyat, jika mereka terbuka kepada rakyat. Erry Riyana bahkan menjelaskan, transparansi merupakan salah satu pilar dalam membangun good coorporate.

Pemohon tidak sepakat dengan pendapat Budi Harto yang mengatakan keterbukaan akan menimbulkan investor resah dan mengganggu iklim usaha akibat tidak adanya kepastian hukum. Menurut Pemohon, justru dengan keterbukaan, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum dan jaminan keamanan, orang akan lebih nyaman melakukan investasi di Indonesia.

Kesimpulan

Pada akhirnya Pemohon berkesimpulan;

  1. Dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. ABSJ bukanlah termasuk dokumen yang dirahasiakan dan bisa diberikan kepada publik. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi untuk mengabulkan permintaan Pemohon, yaitu memutuskan dan memerintahkan kepada PT. BPH untuk memberikan seluruh dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. ABSJ tanpa dikecualikan.
  2. Pemohon berkesimpulan, jika dokumen perjanjian kerjasama antara PT. BPH dengan PT. ABSJ dibuka kepada publik justru akan memberikan kemanfaatan karena masyarakat bisa ikut memberikan kontrol, pendapat, serta kritik yang membangun jika terjadi kekeliruan dalam kerjasama tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut ditutup, maka sangat membahayakan karena sama dengan menutup kontrol dan partisipasi publik dalam pengelolaan kerjasama tersebut.

 

Blora, 18 September 2010

Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana

Kunarto Marzuki

Koord. Program Transparansi Migas


[1] Kunarto Marzuki; Mencegah Kutukan Sumberdaya Alam, Kompas 20 Oktober 2008

[2] George Soros; Escaping The Resource Curse, halaman XIII, Columbia University

[3] Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), Kamis, 29 April 2010; Penjualan Saham Harus Libatkan Masyarakat. Dapat diunduh di http://www2.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=155656.

Posted in: Uncategorized