RESUME PERKARA NO. 001/VII/KIP-PS-A/2010

Posted on September 2, 2010

0


Resume Kronologis Perjalanan Perkara[1]

PERMOHONAN INFORMASI

Pada tanggal 19 Mei 2010 Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada PT. Blora Patragas Hulu (BPH) untuk meminta 2 (dua) dokumen, yaitu;

1.        Dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) Surabaya selaku financial patner dalam pengelolaan 2,1% saham PI Blok Cepu yang dimiliki oleh Pemkab Blora.

2.        Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PT. BPH

Kepentingan LPAW dalam meminta dokumen tersebut adalah untuk keperluan melakukan kajian atas rencana Pemkab Blora mendivestasikan saham PT. BPH sebesar 49% kepada PT. ABSJ. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan serta wacana pembanding (second opinion) atas rencana kebijakan tersebut yang terus menuai pro dan kontra di tingkat masyarakat.

Namun hingga 1 (satu) bulan lebih, tidak ada tanggapan dari PT. BPH selaku badan publik yang bersangkutan mengenai permintaan informasi dari LPAW.

Karena tidak ditanggapi, pada tanggal 24 Juni 2010 LPAW mengirimkan surat pernyataan keberatan kepada PT. Blora Patragas Hulu (BPH), selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Blora yang membidangi kerjasama participating interest (PI) Blok Cepu.

Setelah LPAW melayangkan surat keberatan kepada PT. BPH, juga pada tanggal 24 Juni 2010, PT. BPH mengirimkan jawaban atas surat keberatan LPAW. Meskipun surat balasan tersebut tertanggal 24 Juni 2010, namun surat balasan PT. BPH tersebut baru diterima LPAW pada tanggal 5 Juli 2010.

Dalam surat balasannya bernomor 35/PATRA/VI/2010 PT. BPH hanya memberikan 1 dokumen dari 2 dokumen yang diminta LPAW. Dokumen yang diberikan tersebut adalah foto kopi AD/ART PT. BPH. Sedangkan dokumen yang ditolak untuk diberikan adalah perjanjian antara PT. BPH dengan PT. Anugrah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) Surabaya selaku financial patner PT. BPH dalam pembiayaan investasi participating interest (PI) Blok Cepu.

Dalam suratnya tersebut, PT. BPH beralasan bahwa dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. ABSJ tidak dapat dibuka kepada publik karena termasuk jenis informasi yang tidak dapat dibuka untuk alasan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat sebagai mana diatur dalam pasal 17 poin b serta poin j Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Alasan lainnya, PT. BPH menggunakan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang untuk tidak membuka dokumen tersebut kepada publik.

Selanjutnya, sebagai pemohon informasi, pada tanggal 9 Juli 2010 LPAW meminta kepada Komisi Informasi Pusat untuk membantu menyelesaikan kesulitan LPAW dalam mengakses informasi.

AJUDIKASI NONLITIGASI

Pada tanggal 12 Agustus 2010, Komisi Informasi mulai menggelar sidang ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi ini di Komisi Informasi Jawa Tengah. Sidang ini juga merupakan sidang sengketa informasi yang pertama di Indonesia.

SIDANG PERTAMA

Pada persidangan awal tersebut, pihak Termohon (PT. BPH) yang didampingi 2 kuasa hukum yaitu Agung Basuki Prasetyo dan Soelarto (keduanya dari Semarang) mengajukan permohonan putusan sela kepada Majelis Komisioner agar diberi waktu untuk melakukan mediasi dengan Pemohon (LPAW Blora). Setelah melalui beberapa kali musyawarah majelis komisioner, diputuskan permohonan Termohon tidak dapat dikabulkan. Sidang pun diteruskan.

Majelis berpedoman, karena Termohon sudah menyatakan menolak permohonan secara tertulis dan mengategorikan dokumen yang diminta oleh LPAW merupakan dokumen yang dikecualikan untuk publik. Dengan argumentasi ini Majelis Komisioner tidak menemukan celah hukum untuk mengembalikan posisi sidang ajudikasi pada tahap mediasi, karena di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 dimandatkan bahwa mediasi bisa dilakukan kecuali atas penolakan dengan alasan dokumen tersebut dikecualikan untuk publik.

Pada kesempatan tersebut, Majelis Komisioner meminta kepada Termohon untuk memberikan argumentasi tambahan mengenai alasan Termohon menolak memberikan data kepada Pemohon. Termohon menyatakan tidak siap memberikan jawaban pada saat itu dan akhirnya sidang dilanjutkan tanggal 18 Agustus 2010 dengan agenda mendengarkan jawaban dari Termohon atas alasan mereka merahasiakan dokumen perjanjiannya dengan PT. ABSJ.

SIDANG KEDUA

Pada sidang kedua, pihak Termohon menambah 1 lagi kuasa hukumnya dari Semarang, yaitu Marjo, SH. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Termohon meminta kejelasan kepada Majelis Komisioner mengenai aturan hukum acara mana yang dipakai oleh majelis komisioner untuk menggelar persidangan tersebut. Majelis Komisioner menjawab bahwa hukum acara komisi sudah tertuang dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mendengar jawaban Majelis Komisioner, kuasa hukum Termohon menyatakan tidak puas dan meninggalkan ruang sidang (wolk out). Mereka tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepada Majelis Komisioner untuk memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai alasan mereka tidak meberikan data yang diminta oleh Pemohon.

Setelah melakukan musyawarah, Majelis Komisioner memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan meskipun tanpa kehadiran Termohon. Sidang dilanjutkan tanggal 26 Agustus 2010 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.

Berikut adalah kronologi sidang kedua yang diwarnai WO oleh kuasa hukum termohon;

Kronologi Wolk Out Sidang Sengketa Informasi

Semarang, 18 Januari 2010

Pemohon                    : LPAW Blora diwakili Kunarto Marzuki

Termohon                  : PT. BPH dikuasakan kepada 3 advokat

Objek Sengketa         : Perjanjian PT. BPH (BUMD Blok Cepu) dan PT. ABSJ Surabaya

–       Sidang dimulai pukul 10.30 Wib, di ruang sidang itama lantai dua kantor Komisi Informasi Daerah Jawa Tengah.

–       Begitu sidang dimulai, Pemohon (LPAW Blora) melihat ada 1 lagi kuasa hukum Termohon (PT. Blora Patragas Hulu) yang hadir di persidangan. Padahal sebelumnya Termohon sudah didampingi 2 orang kuasa hukum. Lalu pemohon meminta kepada majelis hakim agar memeriksa identitas kuasa hukum Termohon yang baru bergabung.

–       Majelis Komisioner lalu memeriksa identitas kuasa hukum yang baru bergabung, yang akhirnya diketahui bernama Mardjo yang beralamat di Semarang.

–       Ketika Majelis Komisioner hendak meminta Termohon agar membacakan argumentasi penolakan untuk memberikan data berupa perjanjian kerjasama antara Termohon dengan PT. ABSJ, kuasa hukum Termohon yang bernama Sularto meminta kepada Majelis Komisioner untuk membacakan peraturan komisi tentang Hukum Acara Persidangan.

–       Majelis Komisioner kemudian menjawab, bahwa Hukum Acara sudah ada di Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

–       Tidak puas dengan jawaban Majelis komisioner, kuasa hukum Termohon lalu menjelaskan bahwa yang dia minta adalah detil Hukum Acara Persidangan sebagaimana Hukum Acara Perdata atau Pidana.

–       Majelis Komisioner lalu membacakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tentang Tata cara Memperoleh Informasi.

–       Kuasa hukum Termohon tidak menerima dan meminta persidangan dibatalkan karena menilai landasan Hukum Acaranya tidak jelas.

–       Majelis Komisioner meminta pendapat Pemohon.

–       Pemohon mengatakan bahwa keberatan Termohon tidak relevan karena menyamakan Hukum Acara Persidangan ajudikasi non litigasi yang digelar Komisi Transparansi dengan pesidangan pada umumnya. Pemohon menyatakan keberatan jika sidang ditunda atau dibatalkan dan meminta kepada Majelis Komisioner agar mengambil sikap tegas untuk melanjutkan sidang.

–       Majelis Komisioner menskors sidang 10 menit untuk bermusyawarah.

–       Majelis Komisioner kembali memulai sidang. Majelis mengatakan, keberatan Termohon tidak dapat dikabulkan karena Majelis Komisioner berpandangan tak satupun langkah-langkah ajudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Majelis Komisioner juga berpandangan, jika pun Termohon tidak puas dengan keputusan Majelis Komisioner, maka Termohon bisa mengajukan langkah banding melalui PTUN bahkan sampai dengan kasasi. Majelis Komisioner juga berpandangan bahwa hal yang lebih esensial, yaitu perlunya memutuskan dokumen yang diminta oleh pemohon, harus dikedepankan dibanding masalah prosedural seperti Hukum Acara Persidangan. Majelis Komisioner tetap melanjutkan persidangan dan meminta Termohon membacakan argumentasi (pembelaan?) sebagaimana disepakati pada persidangan sebelumnya.

–       Mendengar keputusan majelis, ketiga kuasa hukum Termohon tidak puas yang memilih meninggalkan ruangan. Namun Direktur PT. BPH Cristian Prasetya masih duduk  di kursi Termohon.

–       Majelis Komisioner lantas bertanya kepada Direktur PT. BPH apakah akan tetap ikut sidang meskipun tanpa kuasa hukum, atau mengikuti kuasa hukumnya.

–       Direktur PT. BPH mengatakan tidak bisa melanjutkan persidangan jika tanpa didampingi kuasa hukumnya.

–       Majelis Komisioner lalu bertanya pendapat Pemohon.

–       Pemohon keberatan jika sidang harus ditunda mengingat persidangan sebelumnya sudah disepakati agenda pembacaan argumentasi dari Termohon. Pemohon juga mengaku telah dirugikan secara waktu dan biaya jika sidang ditunda tanpa menghasilkan kesepakatan apapun. Pemohon meminta Majelis Komisioner melanjutkan persidangan dengan resiko Termohon tidak didampingi kuasa hukum.

–       Majelis Komisioner menskors sidang selama 15 menit untuk bermusyawarah.

–       Majelis Komisioner kembali membuka sidang.

–       Majelis Komisioner menanyakan sekali lagi kepada Termohon, apakah masih akan ikut sidang tanpa kuasa hukumnya.

–       Termohon mengatakan tidak bisa mengikuti sidang tanpa kuasa hukum tetapi mengaku taat pada hasil putusan Majelis Komisioner.

–       Majelis Komisioner menyapaikan keputusan musyawarah; pertama Termohon sudah diberikan kesempatan 2 kali untuk membacakan argumentasi penolakan pemberian dokumen kepada Pemohon, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan. Dengan demikian kesempatan tersebut dianggap hangus. Kedua, Majelis Komisioner tetap akan melanjutkan persidangan meskipun tanpa kehadiran Termohon, dengan catatan hasil keputusan Majelis Komisioner bisa ditindaklanjuti oleh Pemohon untuk menempuh langlah pidana di Kepolisian. Sidang ditutup dan dilanjutkan pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan agenda memasuki tahap pembuktian dan mendengarkan keterangan ahli.

SIDANG KETIGA

Sidang ketiga yang digelar tanggal 26 Agustus 2010 menjalankan 2 (dua) agenda, yaitu tetap mendengarkan jawaban dari PT. BPH berikut tanggapan dari Pemohon atas jawaban PT. BPH. Dan agenda kedua adalah mendengarkan keterangan ahli, ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.

Dalam jawaban tertulisnya yang dibacakan oleh kuasa hukum Termohon yang baru, A. Khaidar Ali menyampaikan arumentasi sebagaimana berikut;

Jawaban Tertulis Termohon:

–       Termohon tidak memberikan data yang diminta dengan alasan khawatir menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Termohon mendasarkan pada Undang-undang No. 14/2008 tentang KIP pasal 17 poin b dan j.

 –       Termohon beralasan, PT. BPH termasuk Badan Publik yang tidak diamanahkan untuk membuka dokumen perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 14/2008 tentang KIP pasal 14 huruf (a) sampai (n).

 –       Termohon beralasan, PT. BPH terikat dengan Undang-undang No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang dimana dia harus menjaga rahasia dagangnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 2 tentang ruang lingkup rahasia dagang.

 –       Termohon beralasan, PT. BPH selaku pencipta arsip wajib untuk menjaga kerahasiaan arsip sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40/2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2).

 –       Termohon beralasan, bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk meminta perjanjian tersebut karena tidak termasuk para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian.

 –       Termohon beralasan, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas maksud Pemohon tersebut memang benar-benar untuk keperluan kajian guna memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blora terkait dengan rencana divestasi saham Blok Cepu yang dimiliki PT. BPH sebesar 2,182% kepada PT. ABSJ. Hal ini karena tidak ada permintaan dari Pemkab Blora kepada Pemohon.

Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan sebagaimana berikut;

Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon:

–       LPAW berpandangan, dokumen perjanjian antara PT. BPH dengan PT. ABSJ bukanlah termasuk jenis informasi yang dirahasiakan. Sebab, dokumen perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga menjadi salah satu jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik sesuai amanat pasal 11 ayat 1 huruf e UU No. 14 Tahun 2008.

–       Selain itu, menurut LPAW, alasan PT. BPH dalam menutup dokumen untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat tersebut tidak relevan karena posisi legal standing Pemohon (LPAW) bukanlah lembaga yang berorientasi untuk kepentingan bisnis, apalagi dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi (migas). Keberadaan LPAW adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi melakukan kontrol atas kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik.

–       Alasan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk meminta perjanjian tersebut adalah keliru. Karena di dalam Undang-undang No. 14/2008 tentang KIP disebutkan bahwa setiap warga negara, baik individual maupun komunitas, berhak mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik (data publik).

–       Alasan Termohon yang mengatakan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa telah diminta oleh Pemkab Blora untuk memberikan masukan terkait divestasi saham Blok Cepu adalah salah, karena memberikan masukan (opinion) kepada pemerintah tidak harus menunggu surat permintaan dan dapat dilakukan kapan saja sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

–       Selain itu, kepentingan LPAW dalam meminta dokumen tersebut adalah untuk keperluan melakukan kajian atas rencana Pemkab Blora mendivestasikan saham PT. BPH sebesar 49% kepada PT. ABSJ. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan serta wacana pembanding (second opinion) atas rencana kebijakan tersebut yang terus menuai pro dan kontra di tingkat masyarakat.

Agenda kedua dalam persidangan ketiga ini yaitu mendengarkan keterangan ahli, Faisal Basri dimulai. Berikut rangkuman pandangan umum Faisal Basri tentang perkara sengketa informasi antara LPAW dengan PT. BPH:

Pendapat Umum Faisal Basri, Saksi Ahli Komisi Informasi dalam Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi, LPAW Blora-PT. Blora Patragas Hulu

–       Pada awal persidangan, Faisal Basri mengemukakan, pada prinsipnya semua informasi di lingkungan BUMN/D boleh dibuka, kecuali yang memang dirahasiakan. Informasi-informasi yang dirahasiakan, menurut Faisal Basri, adalah informasi yang terkait dengan hasil penelitian. Misalnya adalah ketika PT. Kimia Farma dengan PT. Farmasi melakukan kerjasama. Dalam perkembangannya, kerjasama tersebut menghasilkan formula baru tentang obat. Maka informasi mengenai formula obat tersebut tidak boleh dibuka kepada publik karena akan merugikan kedua pihak jika dibajak oleh pihak lain.

 –       Faisal juga mengatakan, sebenarnya dokumen perjanjian antara BUMN/D itu boleh dibuka, meskipun hasil dari perjanjian yang tertuang dalam dokumen tersebut belum tentu boleh dibukaa. Tetapi dokumen perjanjiannya sendiri boleh dibuka.

 –       Setelah itu, Faisal memaparkan perbedaan BUMN/D dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta umumnya berorientasi pada besarnya keuntungan bisnis semata. Sementara BUMN/D didirikan minimal karena dua hal, yaitu karena perusahaan swasta tidak mampu mengcover pekerjaan tersebut dan BUMD didirikan karena mempunyai mandat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah BUMN/D harus lebih terbuka kepada masyarakat.

 –       Dikatakan Faisal Basri, dalam dunia bisnis dikenal istilah informasi yang sempurna, yaitu informasi yang harus diketahui oleh para pihak agar terjadi iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien. Khusus pernyataan ini, Pemohon memperdalam pertanyaan kepada Faisal Basri, apakah yang dia maksud dengan para pihak termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang menerima dampak dari iklim usaha tersebut? Faisal Basri menjawab termasuk masyarakat di dalamnya. Sementara kalau informasi tidak dibuka secara sempurna, akan menimbulkan asymetric information yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam dunia usaha. Dengan kata lain, menurut Faisal, ketertutupan informasi tersebut justru menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

 –       Faisal Basri juga menyatakan bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang Extractive Industries Tranparency Initiative (EITI). Dengan demikian, menurutnya, semua informasi-informasi tentang industri ekstraktif, termasuk migas, wajib dibuka kepada publik.

 –       Pemohon juga menegaskan kepada Faisal Basri, apakah klausul rahasia dalam sebuah perjanjian antara Badan Publik dengan pihak ketiga dapat dilanggar dengan adanya UU No. 14/2008 tentang KIP? Faisal Basri menjawab bisa. Dia mencontohkan pernah disomasi oleh Menteri Sofyan Djalil karena mempublikasikan perjanjian antara Menkominfo dengan Microsoft. Namun somasi itu tidak dilanjutkan dan bahkan perjanjian tersebut akhirnya dibatalkan karena jika dilanjutkan bisa merugikan Indonesia.

 –       Pemohon juga minta ketegasan pernyataan Faisal Basri soal apakah pada posisi kerjasama yang sudah final, kasus Blok Cepu sebelum perjanjian dilaksanakan Beauty Contest untuk memilih investor, membuka dokumen perjanjian sama saja dengan membuka peluang usaha yang tidak sehat? Faisal Basri menjawab tidak mungkin. Karena sebelumnya sudah ada Beauty Contest dan posisi kerjasama sudah final. Justru kalau dokumen itu ditutup-tutupi menimbulkan kecurigaan; jangan-jangan dokumen perjanjiannya tidak sama dengan Beauty Contest.

 –       Terakhir, Faisal menyatakan, BUMN/D mendapat keuntungan dengan lebih terbuka kepada rakyat. Dengan lebih terbuka, BUMN/D terhindar dari tradisi dijadikan sebagai mesin ATM oleh penguasa. BUMN/D juga akan dilindungin oleh rakyat, jika mereka terbuka kepada rakyat.

KESIMPULAN

Persidangan dilanjutkan pada tanggal 3 September 2010 dengan mendengarkan keterangan saksi ahli hukum kontrak yang didatangkan oleh PT. BPH. Selain itu, juga mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh LPAW.

Menurut Pemohon, perlu kiranya saksi ahli dari pihak Pemohon menerangkan tentang sejauh mana pentingnya keterbukaan dalam industri migas. Selain itu juga penting menjelaskan pentingnya keterbukaan BUMN/BUMD migas setiap kali melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk kontrak kerjasama.

Blora, 31 Agustus 2010.


[1] Disusun oleh Kunarto Marzuki, peneliti LPAW dan Koordinator Daerah, Program Cepu II, sekaligus pula adalah Pemohon dari Permintaan Informasi, yang obyek permintaannya menjadi kasus pertama di Indonesia yang naik di Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat.

Posted in: Uncategorized