Lokakarya dan Pelatihan tentang Naskah Akademik dan Ranperda, di Cepu, 27-29 Agustus 2010

Posted on September 2, 2010

0


Cepu, 2 September 2010.  Seluruh gagasan yang kreatif dan inovatif untuk mendorong terciptanya pembangunan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik di daerah, terutama daerah-penghasil-migas, akan menjadi percuma apabila tidak diikuti dengan usaha melembagakan gagasan-gagasan inovatif tersebut. Demikian yang disampaikan oleh Iskandar Saharudin, Program Officer CEPU-2, dari PATTIRO, saat membuka acara Lokakarya dan Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, pada tanggal 27-29 Agustus 2010.

Kegiatan yang diselenggarakan secara bersama oleh LPAW Blora, Bojonegoro Institute, dan PATTIRO itu bertujuan untuk (a). meningkatkan kemampuan staf program dalam menyusun naskah akademik dan rancangan perda, dan (b). merumuskan kisi-kisi dari naskah akademik dan ranperda yang akan didorong dan diperjuangkan secara kemitraan.

Dengan difasilitasi oleh Danardono Siradjudin (Deputy Director, Indonesian Parliamentary Center) dan Hendrik Rosdinar (Director, PATTIRO Semarang), para peserta mendapatkan pengkayaan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang legal drafting. Dan tidak ketinggalan, seorang ahli hukum pun dilibatkan dalam proses lokalatih ini. Beliau adalah DR Rahmat Bowo Suharto, SH. MA (ahli hukum dari Universitas Sultan Agung, Semarang, anggota Badan Etik PATTIRO Semarang, dan calon anggota Komisioner Ombudsman RI).

Tema-tema Lokalatih itu adalah: (a). orientasi lokalatih dan perkembangan program; (b). pengantar hukum; (c). pengantar legal drafting; (d). teknis penyusunan naskah akademik; (e). teknis penyusunan ranperda; (f). kerja kelompok penyusunan kisi-kisi naskah akademik dan ranperda; (g). diskusi pleno; (h). rencana tindak lanjut.

Dari lokalatih tersebut berhasil disepakati beberapa hal: Pertama, kisi-kisi naskah akademik dan rancangan perda, serta rancangan perbub; kedua, agenda advokasi Bojonegoro Institute yang mengambil ranperda sebagai fokus, dan LPAW yang memilih ranperbub sebagai sasaran.

Di hari terakhir, kehadiran Kepala Bagian Hukum, Pemkab Bojonegoro, Bp Agus dan staf, serta Bp Ujung, aktivis pertanian dan penyuluh pertanian Dinas Pertanian Bojonegoro, membuat suasana menjadi lebih terasa bergairah. Komitmen beliau dan pemikiran yang disampaikan merupakan apresiasi yang baik dan menjadi dasar bagi kerjasama lebih jauh antara Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro dengan pelaksana program.

Posted in: Uncategorized