Pengelola Blok Cepu Diseret ke Sidang Ajudikasi

Posted on Agustus 26, 2010

0


SEMARANG – PT Blora Patragas Hulu (BPH), selaku salah satu pengelola blok Cepu, kemarin mengikuti sidang ajudikasi yang digelar di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah.

PT BHP terpaksa mengikuti sidang ini lantaran laporan sengketa informasi yang diajukan Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW). Laporan dilayangkan LPAW dengan alasan tidak bisa mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan terkait PT BPH. Majelis Komisioner sidang ajudikasi kemarin terdiri atas Usman Abdhali Watik selaku ketua dan dua anggota, yakni Amirudin dan Abdul Rahman Mu’in.

Pihak pemohon diwakili Koordinator Program Transparansi Migas LPAW Kunarto Marzuki. Pihak termohon yaitu Direktur PT BPH Christian Prasetya. Koordinator Program Transparansi Migas LPAW Kunarto Marzuki mengatakan, sejumlah informasi yang diminta LPAW antara lain dokumen perjanjian antara PT BPH dan PT Anugerah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) Surabaya selaku financial partner dalam pengelolaan 2,1 persen saham participating interest (PI) Blok Cepu yang dimiliki Pemkab Blora. ”Serta anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) perusahaan tersebut,” ungkapnya.

PT BPH hanya memberikan informasi tentang AD/ART mereka. Informasi dokumen perjanjian, mereka tolak dengan alasan dokumen tidak dapat dibuka kepada publik karena termasuk jenis informasi yang tidak dapat dibuka demi mencegah terjadinya persaingan usaha.”Ini sangat tidak relevan karena posisi legal standing LPAW bukanlah lembaga yang berorientasi untuk kepentingan bisnis,” papar Kunarto.

Selain itu, kepentingan LPAW meminta dokumen yaitu untuk keperluan kajian atas rencana Pemkab Blora mendivestasikan saham PT BPH sebesar 49 persen kepada PT ABSJ. ”Kami juga berpandangan dokumen perjanjian itu bukan termasuk jenis informasi yang dirahasiakan. Dokumen perjanjian badan publik dengan pihak ketiga menjadi salah satu jenis informasi yang wajib disediakan,” tandasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Utama PT BPH Christian Prasetya. Dia ngotot penolakan pemberian dokumen perjanjian karena informasi di dalamnya tidak dapat dibuka sembarangan.Ini guna mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. ”Ini berdasarkan Pasal 17 poin B Undang-Undang Keterbukaan Informasi,” katanya membela diri.

Perkara tersebut belum bisa diselesaikan pada sidang kemarin. Karena itu, Ketua Majelis Komisioner Sidang Ajudikasi Usman Abdhali Watik menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu (19/8). ”PT BPH kami berikan kesempatan memberikan jawaban tertulis tentang alasan memberikan informasi tersebut,” tandasnya. (Muh Slamet/Khusnul Huda)(//css)

Posted in: Uncategorized