Pembangian DBH Blok Cepu Dikeluhkan

Posted on Agustus 20, 2010

0


Businessreview – Beberapa pemerintah daerah menuntut transparansi pembagian dana bagi hasil minyak dan gas (DBH migas) yang disalurkan pusat karena dianggap tidak sesuai dengan perhitungan. Kali ini pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengeluhkan soal mekanisme Pembagian dana bagi hasil (DBH) migas Di Blok Cepu.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Hisbullah Huda mengatakan, Pemkab Bojonegoro baru menerima DBH produksi minyak Blok Cepu selama 2009 sebesar Rp29 miliar. Padahal, estimasi DBH pada tahun tersebut mencapai Rp52 miliar. Kondisi tersebut membuat pembangunan di Bojonegoro tersendat.

Hisbullah menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro kesulitan dalam membiayai sejumlah kebutuhan. ”Bahkan, sampai Februari 2010, gaji kami belum terbayarkan,” ujarnya dalam jumpa pers Transparansi Blok Cepu di Jakarta, Senin (8/3).

Hisbullah mengatakan, Kementerian Keuangan sebelumnya pernah menjanjikan DBH dari Blok Cepu sebesar Rp132 miliar. Namun, angka itu kemudian direvisi lagi menjadi Rp52 miliar seiring tren melandainya harga minyak. Selain itu, molornya produksi minyak dari Blok Cepu yang semestinya akhir 2008 menjadi 2009 juga membuat besaran DBH susut.

Target produksi 20.000 barel per hari dari Blok Cepu juga belum tercapai. ”Untuk tahun 2010 ini, kami berharap mendapat DBH migas dari Blok Cepu sekitar Rp80 miliar,” ujarnya.

Aturan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sektor Minyak Bumi dan Gas diatur dalam Undang-Undang 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat UU tersebut, DBH Migas untuk Minyak Bumi dibagi dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Daerah. DBH Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Untuk DBH Gas Bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 6% Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Pemerintah setiap tahun menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi dengan memuat rincian lifting per daerah penghasil berdasarkan asumsi APBN pada tahun berjalan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan berdasarkan realisasi penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sudah terbuka
Menanggapi tuntutan daerah atas transparansi DBH Migas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mardiasmo menyatakan sudah bertemu dengan sejumlah pemda dan DPRD asal daerah penghasil.”Kami melaksanakan sesuai dengan UU Perimbangan Keuangan. Pola bagi hasil dilakukan sesuai dengan realisasi harga migas dan produksi,” jelasnya.Untuk pembayaran DBH periode November-Desember 2009, dkan dibayarkan paling lambat akhir bulan ini. Adapun kurang bayar DBH 2008 akan dibayarkan secara bertahap dengan alokasi dana yang disiapkan Rp2 triliun pada akhir Maret 2010. Akan tetapi, dia tidak memerinci alokasi . daerah yang dimaksud.

Dia menegaskan pusat bertanggungjawab atas perhitungan dan distribusi langsung DBH bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan. Penetapan jatah DBH dilakukan berdasarkan pencocokan terlebih dahulu, baik di tingkat pusat maupun daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut Mardiasmo menegaskan secara persentase tidak ada pengurangan DBH pada tahun ini, tetapi secara nominal menyesuaikan dengan realisasi harga dan produksi migas. “Kalau ada keraguan silakan dalang langsung ke pusat kita hitung bersama,” tegasnya.Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo menambahkan Ditjen Migas selalu melakukan rapat reguler dengan seluruh daerah penghasil setiap 3 bulan. Pertemuan itu untuk menghitung realisasi lifting setiap daerah penghasil.

“Penyaluran DBH SDA Migas dilakukan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Biasanya memang penyaluran ada lack 2 bulan dari lifting,” ujarnya.Menanggapi permintaan perubahan pola bagi hasil, Mardiasmo mengingatkan ketentuan saat ini merujuk kepada UU Perimbangan Keuangan yang dibuat antara pemerintah dan DPR. Dengan begitu, perubahan hanya dapat dilakukan jika UU juga mengalami perubahan (Sigit)

Posted in: Uncategorized