Operasikan Blok Cepu, Pemda Harus Bersatu

Posted on Agustus 20, 2010

0


Bila mereka bersatu, paling tidak pemda bisa menempatkan wakil dalam pengelolaan kilang itu.

VIVAnews – Pengamat perminyakan sekaligus politisi Marwan Batubara menyarankan Pemerintah Kabupaten Blora, Pemkab Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemprov Jawa Timur agar bersatu dalam mengelola Blok Cepu.

“Paling tidak, mereka memiliki posisi tawar untuk menempatkan direksi atau komisaris,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IREES) Marwan Batubara dalam diskusi Transparansi Blok Cepu, di Jakarta, Senin 8 Maret 2010.

Menurut dia, bila pemerintah daerah tetap tidak mau satu suara, mereka akan sulit memperjuangkan kepentingannya. Sehingga suara yang didengungkan tidak akan didengar.

Sementara itu, Koordiantor Koalisi Nasional Untuk Transparansi dan Akutanbilitas Sektor Extraktif (Migas dan Pertambangan) Ridaya Laodengkowe menuturkan, selama ini posisi Pemkab Bojonegoro dalam Participating Interest (IP) tidak berfungsi optimal. “Seharusnya dengan kepemilikan 10 persen mereka bisa menempatkan komisaris,” kata dia.

Kepemilikan 10 persen dibagi kepada empat perusahaan pemerintah daerah,  yaitu BUMD Pemkab Bojonegoro (2,18 persen), BUMD Pemkab Blora 4,48 persen, BUMD Provinsi Jawa Tengah 1,09 persen, serta BUMD Provinsi Jawa Timur 2,24 persen. Kesepakatan kepemilikan saham ini ditandatangani pada Februari 2006 oleh perwakilan tiap pemerintah daerah.

Posted in: Uncategorized